Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk memastikan kebijakan belanja pemerintah tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“APBD ini diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Itulah gunanya ada anggaran Perubahan ini untuk memastikan fit-nya antara kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang bisa disupport oleh pemerintah,” ujarnya.

Dalam APBD Perubahan 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,26 triliun, dengan pendapatan daerah Rp4,56 triliun. Munafri menyebut, nilai APBD Perubahan tersebut meningkat sekitar Rp80 miliar dibandingkan APBD pokok.

Sementara, tambahan pembiayaan netto sebesar Rp699,85 miliar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dengan disahkannya APBD Perubahan, Munafri selanjutnya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Ia mendorong seluruh OPD untuk tetap memaksimalkan realisasi belanja di atas 95 persen.

“Setelah perubahan ini kan ada terkoreksi anggaran, mereka (OPD) harus memaksimalkan seperti target awal kita bahwa kita punya komitmen bersama-sama untuk memberikan kepastian terhadap realisasi belanja di atas 95%,” tegasnya.

Munafri mengatakan, capaian tersebut akan terus dipantau melalui monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara maksimal.

“Inilah gunanya kita terus melakukan monev untuk memastikan serapan belanja itu bisa maksimal sampai di penghujung tahun,” ujarnya.

Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas pembahasan APBD Perubahan yang telah dilakukan secara bersama-sama.

Ia menilai pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS hingga Ranperda Perubahan APBD 2026 menunjukkan komitmen eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pandangan anggota Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sungguh sangat berarti bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Makassar, baik sekarang maupun di masa yang akan datang,” katanya.

Pengesahan ini, lanjutnya, menjadi salah satu agenda strategis Pemkot Makassar dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat semakin memperkuat program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tentunya, seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.(*)

Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).

Munafri menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Makassar.

“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri.

Ia menjelaskan, Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran dilakukan agar program yang dijalankan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan.

Di sisi pendapatan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Sementara dari sisi belanja, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya.

Munafri menekankan perubahan anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakatakan perubahan ini menjadi penajaman program pemerintah, melihat kesiapan pelaksanaan, serta memastikan anggaran digunakan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata.

“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” jelasnya.

Ia juga meminta agar pelaksanaan program dan anggaran terus dikawal bersama sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di penghujung tahun. Pemerintah Kota Makassar, katanya, akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Munafri menegaskan, pembahasan perubahan APBD merupakan proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya pembahasan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” tambahnya.

“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.(*)

Penandatanganan Kesepakatan tersebut berlangsung di Aula Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Kamis (17/9/2026). Dihadiri langsung oleh jajaran eksekutif dan legislatif.

KUPA-PPAS Perubahan anggaran ini disusun dari evaluasi bersama Pemerintah dan DPRD Kota Makassar terhadap pola pengelolaan porsi anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyerapan yang telah ini berjalan.

Dengan disepakatinya KUA dan PPAS Perubahan 2026, Pemkot Makassar memiliki pijakan untuk melakukan pembenahan dan perubahan penganggaran pelaksanaan program prioritas hingga akhir TA 2026.

Meski kesepakatan ini menjadi kegiatan tahunan, bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, momentum tersebut menjadi langkah strateginya membenahi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Makassar yang selama ini berjalan, secara bertahap agar lebih optimal dan berdampak.

Munafri mengatakan dalam internal pemerintahan selama ini, terdapat budaya struktur penganggaran yang kurang terukur. Sehingga perlu dilakukan perbaikan yang membutuhkan proses penyelesaian secara bertahap sambil mengejar progres program dari organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita memaksimalkan apa menjadi target sehingga progresnya itu bisa kita kejar,” ujar Munafri usai Rapat Paripurna.

Munafri mengupayakan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinannya, OPD tidak hanya mengejar besaran anggaran dan kuantitas program kegiatan.

Sejalan dengan upaya mewujudkan itu, pemerintah harus menata kembali cara penganggaran direncanakan dan dilaksanakan agar terukur, yang juga akan meminimalisir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Kita pasti kejar (SiLPA). Tahun lalu sudah ada persen peningkatan, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan sedikit perubahan,” tegasnya.

Menurut Munafri, perubahan tidak akan terjadi dengan mempertahankan pola kerja yang sama.

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali cara kerja yang selama ini digunakan kemudian melakukan penyesuaian.

“Kalau caranya sama yang kita lakukan, pasti hasilnya sama. Sehingga kita harus mencari cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda,” lanjutnya. (*)

Hadir pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua dan wakil ketua DPRD Makassar, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika (Diskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem.

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa berbagai hasil survei independen menempatkan kinerja Pemerintah Kota Makassar pada tren yang semakin positif.

Berbagai indeks pembangunan yang menjadi kebutuhan utama Kota Makassar menunjukkan peningkatan signifikan.

“Dari refleksi dan survei terakhir, alhamdulillah capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar berada di angka 87,2 persen,” jelas Munafri.

“Ini menjadi gambaran bahwa apa yang kita lakukan berada di jalur yang benar,” sambung Ketua DPD II Golkar Makassar ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang berjalan saat ini masih belum sepenuhnya sempurna.

Oleh karena itu, empat tahun ke depan akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat seluruh proses layanan agar respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Good governance telah kita lewati. Ke depan kita akan masuk pada fase impactful governance, yakni pemerintahan yang benar-benar menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat, baik dampak ekonomi, sosial, maupun dampak lain yang berujung pada pertumbuhan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Lebih lanjut mantan Bos PSM itu menekankan bahwa visi pemerintahan berdampak tidak akan dapat terwujud tanpa adanya keselarasan dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Relasi ini lanjut dia, mungkin belum sempurna, tetapi akan terus ditingkatkan kolaborasi yang baik, sehingga masih memiliki banyak waktu untuk menyempurnakannya.

“Tidak ada yang lebih baik selain kita berjalan bergandengan tangan untuk Kota Makassar. Dalam kurang lebih sepuluh bulan ini, sudah banyak hal yang kita lakukan bersama,” tuturnya.

Ia juga menuturkan, berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat Kota Makassar. Menurutnya, persoalan tersebut bukanlah masalah yang mudah, namun juga bukan persoalan yang mustahil untuk diselesaikan apabila dihadapi secara bersama-sama.

“Persoalan sosial harus kita dudukkan pada tempatnya dan diselesaikan secara kolaboratif. Partisipasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Kota Makassar,” ungkap Munafri.

Munafri juga menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Makassar, mulai dari pimpinan hingga seluruh anggota, atas sinergi yang telah terbangun selama ini.

“Masih banyak pekerjaan rumah dan persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Jangan pernah berhenti untuk menjadi bagian dalam proses pembangunan masyarakat Kota Makassar,” imbuh politisi Golkar itu.

Dari sisi makro ekonomi, Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Kota Makassar menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Pertumbuhan ekonomi Makassar pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, tingkat inflasi di Kota Makassar dinilai masih sangat terkendali, berada pada kisaran 2,6 hingga 2,7 persen.

“Ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Pada sektor kepemudaan, Munafri mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar juga mengalami peningkatan signifikan.

Dari target awal 59 poin, hasil survei terbaru menunjukkan IPP Makassar mencapai angka 65 persen, melampaui capaian nasional maupun provinsi.

Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari hadirnya berbagai ruang pemberdayaan anak muda, salah satunya Makassar Creative Hub, yang mampu menjawab kebutuhan generasi muda dalam pengembangan kapasitas, upgrading, dan upscaling kemampuan.

“Dengan dukungan dan persetujuan teman-teman DPRD, insya Allah pada tahun 2026 Makassar Creative Hub akan hadir menjadi empat unit di Kota Makassar,” sebut Appi.

Meski berbagai capaian telah diraih, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak ingin melangkah terlalu jauh pada perbandingan dengan kota-kota besar dunia.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan fondasi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dapat terbangun dengan kuat.

“Biarkan proses pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya berdampak oleh masyarakat. Jika manfaat itu nyata, maka apresiasi akan mengalir dengan sendirinya,” tukasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membaca isu-isu strategis serta merespon aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Aliyah, forum diskusi dan refleksi akhir tahun menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembangunan yang telah berjalan, sekaligus menyelaraskan langkah ke depan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.

“Diskusi publik dan refleksi akhir tahun ini menjadi ruang yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja bersama, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Makassar,” ujar Aliyah.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi yang harmonis antara DPRD sebagai representasi rakyat dengan Pemerintah Kota sebagai pelaksana kebijakan.

Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.

“Sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota adalah kunci dalam menghadirkan pembangunan yang responsif, transparan, dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aliyah Mustika Ilham menilai bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang intensif, keterbukaan, serta kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan solutif.

Ia juga mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Kota Makassar.

Partisipasi publik, menurutnya, merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Dengan keterlibatan semua pihak, kita dapat memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab tantangan masa depan,” pungkas Aliyah.