Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis dan sistematis untuk menentukan arah, tujuan, serta langkah pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Menurutnya, perencanaan yang berkualitas menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

“Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini menjadi fondasi penting agar pembangunan tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Aliyah Mustika Ilham juga mengingatkan bahwa penyusunan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD, lanjutnya, memiliki posisi strategis karena memuat arah kebijakan ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun anggaran.

Lebih jauh, Wakil Wali Kota Makassar menjelaskan bahwa kegiatan orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di awal tahun perencanaan, sekaligus memberikan pemahaman teknis dan strategis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tahapan, mekanisme, serta arah kebijakan penyusunan RKPD dan RENJA agar selaras dengan RPJMD dan Renstra masing-masing perangkat daerah.

“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus mulai merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, keselarasan program, serta pencapaian indikator pembangunan daerah dan visi jangka panjang Kota Makassar,” tegasnya.

Ketua FKPPI Sulsel ini juga mengingatkan pentingnya pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan Tahun 2026 sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan ke depan.

Ia mengimbau para camat untuk melaksanakan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta meminta seluruh perangkat daerah teknis untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

Menutup sambutannya, Aliyah Mustika Ilham secara resmi membuka kegiatan Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD Kota Makassar dan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan harapan kegiatan ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Munafri dalam kegiatan bertajuk Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.

Diikuti oleh jajaran Pimpinan SKPD Kota Makassar dan menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Johanis Tanak sebagai narasumber utama, di Hotel Aston, Selasa (23/12/2025).

“Integritas bukan soal diawasi atau tidak. Integritas itu justru diuji saat kita punya kesempatan. Ini yang harus menjadi pegangan kita bersama,” tegas Munafri.

Munafri menekankan bahwa pembangunan Kota Makassar periode 2026–2029 harus SKPD yang memiliki pengendalian diri kuat, birokrasi yang berani menutup zona abu-abu, serta sistem yang mencegah peluang penyimpangan, bukan sekadar menghukum pelanggaran.

Ia secara tegas meminta agar budaya lama dalam birokrasi dihentikan. Menurutnya, praktik lama justru membuka ruang terjadinya risiko korupsi, mulai dari pengambilan keputusan secara informal dan lisan tanpa jejak akuntabilitas, pelaksanaan program dengan prinsip “asal jalan”, hingga ketergantungan pada relasi tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Budaya mengejar serapan dengan cara markup, kualitas rendah, serta loyalitas personal di atas sistem adalah pintu masuk abuse of power. Ini harus kita hentikan,” tambahnya.

Munafri juga menyoroti pentingnya self control leadership bagi setiap kepala OPD. Ia menegaskan lima prinsip utama yang harus dijalankan, yakni menghindari diskresi berlebihan, berani mengatakan tidak terhadap tekanan eksternal.

Memisahkan kepentingan jabatan dengan kepentingan pribadi, menjauhi zona abu-abu meski aman secara politik, serta konsisten pada proses yang benar, bukan hasil sesaat.

Lebih lanjut, Munafri memetakan titik-titik rawan korupsi di level OPD, antara lain pada tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta manajemen sumber daya manusia seperti mutasi, honorarium, dan TPP.

“OPD wajib tahu di mana godaan paling besar. Di situlah kontrol harus diperkuat. Itulah yang akan menjadi rem dan gas kita,” jelasnya.

Munafri juga menekankan strategi utama pemerintahan Kota Makassar 2026–2029. Pertama, penerapan pemerintahan berbasis risiko, di mana setiap OPD wajib memetakan risiko korupsi setiap tahun.

Kedua, memastikan seluruh keputusan strategis meninggalkan jejak digital. Ketiga, menjadikan etika jabatan sebagai standar kerja. Keempat, mengakhiri pola one man show dengan memastikan setiap keputusan strategis berbasis tim, data, dan SOP.

Kelima, penerapan prinsip tone from the top, yakni pesan integritas yang konsisten dari pimpinan, tanpa toleransi terhadap penyimpangan, serta ketegasan sejak pelanggaran awal.

“Itulah alasan kita mengundang KPK hari ini. Kita mau naik, kita mau berjalan dengan baik, dan kita ingin pemerintahan ini tidak bernoda,” tegas Munafri.

Ia menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa pembangunan sistem pemerintahan yang transparan akan menciptakan efek domino positif, mulai dari efektivitas kerja internal hingga kualitas pelayanan publik.

“Kalau output pelayanan publik maksimal, itu berarti sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Dan semuanya berawal dari integritas,” pungkasnya.(*)

Untuk itu, Munafri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggodok kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.”

Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston, Selasa (23/12/2025) ini, menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama.

“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri.

Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun sebelum itu, menurutnya, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja dengan baik.

“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan-batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami secara jelas oleh seluruh jajaran SKPD.

“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh terjadi secara individual, melainkan bersifat kolektif dan berjenjang.

Munafri berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu memberi dampak nyata dalam pola kerja dan pengambilan keputusan ke depan.

“Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.

Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan penuh tanggung jawab, sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat, karena ini sangat penting bagi kita semua. Setelah ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutup Munafri.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik.” ujar Aliyah Mustika Ilham.(*)