Menurut Appi, persoalan parkir bukan sekadar mengenai tempat kendaraan berhenti, tetapi berkaitan erat dengan kedisiplinan masyarakat, keteraturan tata ruang, hingga kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Appi saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Peresmian Kantor Unit Pelayanan Parkir (UPP) Anjungan Pantai Losari Kota Makassar, yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H Tahun 2026 serta Grand Opening penerapan sistem pintu penghalang atau barrier gate parkir di kawasan Anjungan Pantai Losari, Jumat (11/9/2026).

“Saya selalu mengatakan dari awal bahwa cerminan dari kota yang teratur dilihat dari seperti apa sistem dan tata kelola perparkirannya. Maka dari itu, penting sekali untuk kita semua dengan sangat serius mengurus yang namanya persoalan parkir,” kata Appi.

Ia mengakui, membenahi sistem perparkiran di Kota Makassar bukan pekerjaan mudah. Persoalan tersebut menyangkut banyak aspek sosial yang membutuhkan penataan secara bertahap dan konsisten.

Karena itu, Appi meminta jajaran PD Parkir Makassar Raya untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara sungguh-sungguh.

Termasuk menghadirkan berbagai inovasi agar perusahaan daerah tersebut tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga mampu menciptakan sistem perparkiran yang tertib.

“Saya lihat beberapa waktu setelah proses pelantikan atau pengangkatan direksi yang baru, ini benar-benar menjalankan berbagai macam terobosan untuk memastikan dan memaksimalkan,” ujarnya.

“Bagaimana perusahaan daerah ini tidak hanya mencari keuntungan, tapi bisa mengatur dengan baik kondisi perparkiran yang ada di Kota Makassar,” tambah Appi.

Mantan CEO PSM itu juga mengingatkan agar penegakan aturan parkir dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.

Menurutnya, pemerintah harus berani menjalankan regulasi yang telah ditetapkan meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan sosial di lapangan.

Meski demikian, Appi meminta proses penataan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan.

Ia mengapresiasi jajaran direksi dan seluruh tim PD Parkir yang selama ini berupaya menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cara yang baik.

Namun, ia menegaskan bahwa ketika pendekatan persuasif tidak lagi efektif, PD Parkir harus mampu mengambil langkah penertiban sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi dengan segala macam terobosan-terobosan, akhirnya sekarang ini kita bisa melihat ada beberapa perubahan yang signifikan yang terlihat di Kota Makassar,” jelasnya.

Selain pembenahan sistem parkir, Appi mengungkapkan bahwa PD Parkir Makassar Raya juga tengah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan unit-unit bisnis baru.

Ia menargetkan, paling lambat tahun depan, sejumlah unit bisnis baru dapat mulai terlihat dan dikembangkan di Kota Makassar.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsep building parking atau parkir bertingkat.

Menurut Appi, konsep tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi.

“Building parking ini adalah salah satu cara untuk menyiasati lahan sempit yang tidak tersedia atau lahan sempit yang tidak bisa kita maksimalkan untuk mampu diutilisasi penggunaannya untuk memberikan income secara bersama,” terangnya.

Skema pengelolaannya, kata Appi, dapat dilakukan melalui sistem sewa maupun kerja sama dengan pihak lain.

Namun, pengelolaan dan pengembangannya tetap harus berada dalam koordinasi PD Parkir.

Dia menilai, keberadaan fasilitas parkir alternatif menjadi penting agar pemerintah tidak sekadar melarang masyarakat memarkir kendaraan di lokasi tertentu tanpa memberikan solusi.

“Kalau kita lihat beberapa daerah atau wilayah yang memang selalu padat dengan kendaraan parkir,” ungkpanya.

“Nah, ini yang harus kita urai, harus memberikan ruang. Karena tidak mungkin kita melarang tapi kita tidak memberikan solusi atau alternatif,” lanjut Munafri.

Ia juga mendorong PD Parkir untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan parkir dari pola manual menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Dengan sistem tersebut, ia berharap masyarakat tidak lagi harus berhadapan dengan persoalan parkir yang tidak tertib, termasuk keberadaan juru parkir (jukir) liar.

Menurut Appi, PD Parkir juga telah memiliki sistem untuk membantu mengidentifikasi jukir resmi dan jukir liar. Sistem tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.

Karena itu, ia meminta PD Parkir tidak berhenti melakukan inovasi dan terus memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah kota dalam mengelola perparkiran.

“Jangan berhenti untuk terus bisa memaksimalkan apa yang diberikan atau wewenang yang diberikan dalam rangka mengelola proses perparkiran yang ada di Kota Makassar,” pesan Appi.

Ia berharap transformasi pengelolaan parkir ke depan tidak semata-mata mengejar peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih tertib, modern, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Makassar.

Ketua IKA FH Unhas itu, juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, penataan parkir tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan kepada PD Parkir dalam melakukan pembenahan.

“Kalau parkirnya semrawut, ya ini akan berdampak ke sistem pengelolaan pemerintahan yang ada. Kalau parkirnya bagus, ya akan memperlihatkan juga bahwa ini adalah sistem pengelolaan yang baik,” pungkasnya. (*)

Usai mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), Appi turun langsung meninjau kondisi sejumlah SPBU di lapangan.

Salah satu SPBU yang didatangi Appi berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang. Di lokasi tersebut, terlihat antrean kendaraan masyarakat.

Namun, pengendara antusias menyambut orang nomor satu Kota Makassar itu, bahkan berdialog di tengah lapangan.

“Saya kesini di SPBU melihat kondisi yang ada di lapangan, kita pastikan antrean panjang bisa dicarikan solusi. Kita meminta pihak Pertamina dan pengelola SPBU aktivasi semua instrumen,” jelas Appi.

Namun, perhatian Appi justru tertuju pada kondisi fasilitas pelayanan. Dari sejumlah nozzle atau dispenser yang tersedia, ditemukan dua nozzle tidak beroperasi.

Kondisi itu langsung menjadi perhatian Appi. Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia, terutama ketika terjadi kepadatan antrean.

Appi menilai, penyelesaian persoalan antrean BBM tidak cukup hanya dengan menambah pasokan. Pola pelayanan di SPBU juga harus dievaluasi agar kapasitas pengisian dapat dimaksimalkan dan waktu tunggu masyarakat bisa dipangkas.

“Kalau ada jumlah nozzle, ya dioptimalkan semuanya. Jangan sampai tidak berfungsi. Ini bisa menambah antrean panjang,” ujar Appi.

Menurutnya, setiap fasilitas yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal ketika kebutuhan masyarakat meningkat dan antrean terjadi di sejumlah titik.

Selain jumlah nozzle yang beroperasi, Appi juga menyoroti lamanya proses pelayanan di sejumlah SPBU yang dinilai dapat memperpanjang waktu pengisian.

“Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat,” tegasnya.

Appi menekankan, percepatan pelayanan bukan berarti mengabaikan aturan. Pertamina dan pengelola SPBU diminta mencari pola yang tetap memenuhi ketentuan, tetapi lebih efisien sehingga kendaraan tidak terlalu lama berada di jalur pengisian.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu meminta persoalan antrean BBM segera ditangani secara bersama-sama.

Menurutnya, pemerintah kota tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan pelayanan maupun distribusi BBM.

“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena ngantre di SPBU,” tuturnya.

Bagi Appi, antrean BBM yang panjang bukan hanya menyulitkan warga yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga memicu kemacetan ketika antrean kendaraan memanjang ke badan jalan.

Karena itu, Appi meminta setiap SPBU mengoptimalkan kapasitas pelayanan selama kondisi kepadatan masih terjadi.

Penambahan petugas juga dinilai penting apabila jumlah operator menjadi salah satu faktor yang membuat tidak seluruh nozzle dapat difungsikan.

“Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU,” katanya.

Tak berhenti pada persoalan pelayanan di SPBU, Appi juga mendorong penanganan antrean dilakukan secara lebih menyeluruh.

Pengaturan arus kendaraan berdasarkan jenis kendaraan, alur pengisian hingga waktu kedatangan dapat menjadi opsi untuk mencegah kendaraan menumpuk pada waktu yang sama.

“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur,” imbuh Munafri.

Menurutnya, seluruh langkah tersebut perlu dibahas dan diterapkan secara bersama-sama antara Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Ia menegaskan, penanganan antrean BBM tidak boleh terjebak pada perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrean segera terurai.

“Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama,” pungkas Appi. (*)

Pada sambutannya, Munafri terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, yang hadir langsung memimpin rombongan untuk berdiskusi terkait penyelenggaraan program MBG di Kota Makassar.

Munafri menyampaikan, tata kelola MBG di Makassar memang perlu mendapat perhatian karena karakteristik wilayah ibu Kota Provinsi Sulsel tersebut tidak hanya mencakup kawasan perkotaan yang mudah dijangkau. Tetapi juga memiliki wilayah kepulauan yang aksesnya sangat dipengaruhi kondisi musim.

“Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian,” katanya.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga melaporkan implementasi dan jangkauan penerima manfaat MBG di Kota Makassar tidak hanya mencakup hanya anak-anak sekolah, tapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, katanya, pemenuhan asupan gizi bagi kelompok tersebut harus dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan program.

Pemkot Makassar, jelas Appi, mengambil peran dalam memastikan aspek pendukung penyelenggaraan MBG berjalan sesuai ketentuan. Di antaranya memastikan perizinan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi perhatian bagi setiap penyelenggara MBG.

“Dari sana, kami beserta seluruh tim yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini memang berada di dalam posisi untuk memastikan seluruh perizinan, sertifikat laik sanitasi, dan sebagainya itu harus menjadi perhatian kepada MBG-MBG yang ada,” ujarnya.

Selain aspek kelayakan dan sanitasi, Appi juga menyampaikan pentingnya memastikan data penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu untuk mencegah terjadinya ketimpangan, termasuk memastikan sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan tidak terlewat dari program.

Di sisi lain, Ia menilai pelaksanaan MBG juga memiliki dampak terhadap pergerakan ekonomi lokal. Ia menggarisbawahi tingginya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG berpotensi menyerap pasokan komoditas di pasar dan perlu dikelola agar tidak memicu lonjakan harga.

Sehingga, kata Appi, Pemerintah Kota Makassar telah mendorong masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG untuk dapat mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan pangan melalui program urban farming.

“Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG,” tuturnya.

Appi berharap diskusi bersama jajaran KPK dapat menghasilkan langkah dan rekomendasi yang memperkuat penyelenggaraan MBG di Kota Makassar sehingga manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu untuk bisa berdiskusi dengan seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan langkah-langkah apa lagi yang harus kita jalankan secara bersama-sama,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mendiskusikan pelaksanaan MBG di tingkat pemerintah daerah. khususnya dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam menjalankan target pemerintah pusat.

Selain itu, lanjutnya, KPK juga ingin menghimpun berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG. Masukan dari seluruh pemerintah daerah nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah,” katanya.(*)

Kali ini, apresiasi tersebut diberikan KompasTV melalui penghargaan daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan kepada Pemerintah Kota Makassar.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Munafri Arifuddin dalam acara puncak HUT ke-15 KompasTV yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah.

Menurutnya, komitmen terhadap pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga harus dibarengi dengan jaminan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujarnya, saat dimintai tanggapan, Kamis (10/9).

“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” tambah Munafri.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam memastikan tersedianya akses pendidikan yang layak dan merata, melalui pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.

Ia menegaskan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian serius Pemkot Makassar karena pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lanjut dia, ini merupakan perhatian yang sangat serius dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.

“Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai,” katanya.

Selain sarana dan prasarana, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Munafri mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru yang mendapatkan dukungan dan perhatian yang memadai dari pemerintah.

“Perhatian kita juga kepada para guru dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi fokus kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar,” katanya.

Komitmen pemerataan pendidikan tersebut juga diarahkan ke wilayah kepulauan. Pemkot Makassar tidak ingin kualitas layanan pendidikan di wilayah kepulauan tertinggal dibandingkan sekolah yang berada di wilayah daratan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap tunjangan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan.

Munafri menjelaskan, skema tunjangan tersebut kini diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan.

Dengan demikian, guru yang bertugas di lokasi yang lebih jauh mendapatkan dukungan tunjangan yang lebih besar.

“Untuk pulau itu adalah memastikan tunjangan guru dan kepulauan, tidak hanya untuk tunjangan guru tenaga kependidikan berdasarkan zona jauh. Sebelumnya itu ada, tapi rata untuk semua,” jelasnya.

Menurut Appi, pemberian tunjangan berdasarkan jarak penugasan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada guru yang menjalankan tugas di wilayah dengan tantangan akses yang lebih besar.

“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tuturnya.

“Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambung Appi.

Tidak hanya memberikan insentif kepada tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan.

Sejumlah sekolah di kawasan kepulauan telah mendapatkan revitalisasi, mulai dari bangunan sekolah, meubelair, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.

Sejumlah wilayah yang telah mendapatkan perhatian, di antaranya Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.

Untuk Lakkang, misalnya, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD maupun SMP.

Menurut dia, pembenahan tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan meubelair dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya.

Hal serupa dilakukan di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara untuk Bone Tambu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kerusakan sekolah yang terjadi akibat abrasi.

“Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri.

Ia menyebut, hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.

Ke depan, pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya berfokus pada ruang kelas dan bangunan sekolah.

Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan terhadap jaringan listrik, akses internet, hingga pemanfaatan energi melalui solar panel.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sekolah-sekolah di wilayah kepulauan memiliki fasilitas pembelajaran yang semakin setara dengan sekolah di daratan.

“Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri.

Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan agar para tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan lebih nyaman.

Munafri berharap, pembenahan tersebut dapat memastikan anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak yang bersekolah di wilayah perkotaan.

“Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya. (*)

Camat Tallo, Andi Husni, S.STP., M.Si., didampingi Plt. Kasi Trantibum Kecamatan Tallo, Nurtjintjin, S.Sos., bersama Lurah Lembo, Sattu Ali, S.M., memantau langsung proses penertiban di lokasi. (7/09/2026)

Lapak-lapak tersebut diketahui telah berdiri dan menggunakan area drainase serta fasilitas umum selama lebih dari 10 tahun. Dalam pelaksanaan penertiban, para pemilik lapak menunjukkan sikap kooperatif dengan melakukan pembongkaran secara mandiri.

Proses pembongkaran tetap berlangsung dalam pemantauan Satpol PP BKO Kecamatan Tallo guna memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan penataan wilayah.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kecamatan Tallo dalam mengembalikan fungsi fasilitas umum, menjaga kelancaran akses masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman, dan nyaman.

Pemerintah Kecamatan Tallo juga mengapresiasi kesadaran dan kerja sama para pemilik lapak yang memilih melakukan pembongkaran secara mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penataan wilayah.

Melalui penertiban tersebut, diharapkan fasilitas umum dan drainase dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung mengecek salah satu lahan yang berpotensi dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah batas Dusun Arra, terletak di Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Munafri mengatakan, kebutuhan lahan pemakaman menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan solusi jangka panjang.

Pasalnya, lahan pemakaman yang selama ini digunakan di kawasan Kota Makassar, sudah semakin penuh.

“Nah, inilah kita cek, memastikan ketersediaan lahan TPU makam yang tersedia secara riil untuk kebutuhan pemakaman warga pada tahun-tahun mendatang,” kata Munafri, Senin (7/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan sekaligus melihat secara langsung kondisi dan kelayakan lokasi yang diproyeksikan menjadi kawasan pemakaman bagi warga Kota Makassar.

Menurut Appi, lahan yang ditinjau di wilayah Kabupaten Maros tersebut memiliki luas sekitar 15 hingga 20 hektare.

Luasan itu dinilai cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga dalam jangka panjang.

“Lahan kurang lebih kita hitung 15 sampai 20 hektare yang ada di sana untuk memastikan,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Appi itu memberikan penjelasan luas lahan baru dengan lahan TPU yang ada di Makassar. Saat ini, misalnya TPU Antang memiliki luas sekitar 9 hektare dan telah digunakan selama bertahun-tahun hingga kondisinya kini semakin penuh.

“Yang ada di Antang itu kurang lebih 9 hektare dan sudah penuh. Itu dalam waktu mungkin hampir 20 tahun,” jelasnya.

Karena itu, Pemkot Makassar tidak ingin persoalan keterbatasan lahan pemakaman kembali muncul dalam waktu dekat.

Penyediaan TPU baru, kata Munafri, harus dipandang sebagai pekerjaan jangka panjang.

“Maka dari itu kita mau pastikan ini jadi pekerjaan jangka panjang, jadi kita tidak pusing lagi. Satu persoalan bisa selesai,” tuturnya.

Munafri menekankan, salah satu alasan Pemkot Makassar mempertimbangkan wilayah Kabupaten Maros karena kebutuhan lahan pemakaman yang relatif luas.

Menurutnya, penyediaan TPU tidak hanya membutuhkan lahan dalam jumlah besar, tetapi juga harus memperhatikan kondisi geografis dan lingkungan lokasi.

“Kita butuh ketersediaan lahan yang relatif besar. Karena lahan kuburan ini tidak hanya harus besar, tapi juga harus bebas dari banjir,” katanya.

Ia menyebut terdapat dua hingga tiga lokasi alternatif yang dinilai berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pemakaman warga Makassar.

Peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan apakah lokasi-lokasi tersebut benar-benar layak sebelum Pemkot Makassar mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kemarin kita lihat ada dua sampai tiga lokasi yang memungkinkan untuk itu supaya fasilitas pemakaman warga Kota Makassar ini tetap bisa terpenuhi,” terang Appi.

Mantan CEO PSM itu menegaskan, Pemkot Makassar tidak akan serta-merta menetapkan lokasi tersebut sebagai TPU baru.

Masih diperlukan kajian dan pemeriksaan teknis secara lebih mendalam.

Salah satu pemeriksaan yang akan dilakukan adalah pengecekan kondisi tanah melalui uji sondir. Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi struktur tanah di bawah permukaan.

“Makanya setelah kita melihat, kemungkinan akan ada peninjauan lebih detail dari pihak-pihak teknis untuk bisa seperti sondir,” jelas Munafri.

Pemeriksaan tersebut juga penting untuk memastikan tanah di lokasi tidak didominasi batu cadas atau material keras yang dapat menyulitkan proses penggalian makam.

“Untuk memastikan apakah di bawah ini bukan batu cadas, bukan batu keras yang susah untuk digali dan sebagainya,” tambahnya.

Selain kondisi tanah, aspek lain seperti kontur lahan, potensi genangan atau banjir, akses menuju lokasi, serta kelayakan kawasan juga akan menjadi bagian dari pertimbangan teknis sebelum pembangunan dilakukan.

Di sisi lain, Munafri menyadari bahwa rencana penyediaan TPU di Kabupaten Maros memiliki aspek regulasi yang harus diperhatikan secara serius.

Pasalnya, lokasi yang dipertimbangkan berada di luar wilayah administratif Kota Makassar.

Karena itu, proses pengadaan maupun pemanfaatan lahan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentu kita berharap kalau memang ini bisa, harus sesuai dengan aturan-aturan proses pengadaan. Apalagi ini berada di luar Kota Makassar,” tegasnya.

Menurut Munafri, aspek legalitas dan mekanisme pengadaan lahan menjadi hal penting agar rencana penyediaan TPU tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Jadi penting sekali untuk mengingat regulasi-regulasi yang terkait dengan pengadaan lahan kuburan ini,” katanya.

Pemkot Makassar berharap penyediaan TPU baru tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang atas keterbatasan lahan pemakaman.

Sekaligus memastikan warga tetap memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman yang layak dan memadai di masa mendatang.

Setelah seluruh kajian teknis dan aspek regulasi dilakukan, Pemkot Makassar baru akan menentukan langkah berikutnya.

“Setelah itu baru kita akan menyusun. Kalau memang sepakat, kita akan runut ke aturan-aturan yang memungkinkan kita membuat lahan pemakaman di daerah lain,” pungkas Munafri. (*)

Kegiatan tersebut diwakili oleh Firman Darwis selaku Asisten Manager Operasional & Layanan bersama Ibu Rosdiana selaku Supervisor Operasional Layanan, yang hadir mewakili Pemimpin Cabang BRI Enrekang.

Momentum Hari Pelanggan ini menjadi kesempatan bagi jajaran BRI Cabang Enrekang untuk berinteraksi secara langsung dengan nasabah sekaligus menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan kepada BRI.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dengan memberikan perhatian, serta berbagi bingkisan atau souvenir sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kepercayaan dan loyalitas yang telah diberikan kepada BRI.

Firman Darwis mengatakan, Hari Pelanggan menjadi momentum penting bagi BRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi setiap nasabah.

“Hari Pelanggan merupakan momentum bagi kami untuk memberikan apresiasi kepada nasabah sekaligus memperkuat komitmen BRI dalam memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, ramah, dan profesional,” ujar Firman.

Peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 di BRI Cabang Enrekang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Selain pelayanan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kedekatan BRI dengan masyarakat dan nasabah di Kabupaten Enrekang.

BRI Cabang Enrekang berharap momentum Hari Pelanggan Nasional ini dapat semakin mempererat hubungan dengan nasabah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan BRI.

“Momen hari ini dapat mempererat hubungan kami dengan nasabah atau pelanggan agar meningkatkan kepercayaan terhadap layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI)” Rosdiana selaku Suvervisor Operasional Pelayanan.

Rosdiana juga menambahkan BRI terus berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan memberikan layanan perbankan yang semakin mudah, aman, dan nyaman bagi seluruh nasabah.

Peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 mengusung tema “Senyum Pelanggan, Senyumku Juga”. Pemilihan tema ini mencerminkan hubungan timbal balik yang erat antara kepuasan konsumen dan kebahagiaan para penyedia jasa.

Proyek tersebut dirancang untuk mengintegrasikan moda transportasi publik sekaligus mengoptimalkan hak pejalan kaki, termasuk menyediakan akses yang aman dan nyaman bagi kelompok disabilitas.

Salah satu titik yang menjadi proyek percontohan berada di sepanjang Jalan Balaikota menuju Jalan MH Thamrin, Makassar. Sejumlah titik lainnya juga akan dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tingkat aktivitas pejalan kaki.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai mengikuti rapat koordinasi terkait expose desain pedestrian Kota Makassar di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (3/9/2026).

Munafri mengatakan, pembangunan jalur pedestrian tidak sekadar memperbaiki trotoar, tetapi menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang kota yang aman, nyaman, inklusif, dan terintegrasi.

“Tujuan utamanya tentu menyediakan fasilitas jalan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi pejalan kaki,” ujarnya.

“Terlebih lagi bagi disabilitas. Sehingga pembangunan ini mengubah wajah kota menjadi lebih ramah lingkungan,” tambah Munafri.

Menurutnya, kondisi sejumlah pedestrian di Kota Makassar saat ini masih membutuhkan pembenahan. Banyak trotoar yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Karena banyak sekali pedestrian di Makassar ini yang rusak. Artinya, pedestrian tersebut hanya terpajang saja dan tidak diutilisasi dengan baik,” katanya.

Pemkot Makassar, lanjut Appi, ingin memastikan keberadaan pedestrian benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang berjalan kaki yang aman dan nyaman.

“Kita menginginkan pedestrian di Makassar ini benar-benar nantinya dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki dengan aman dan nyaman,” tuturnya.

“Selain itu, tentu juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa kota ini adalah kota yang inklusif,” sambung dia.

Untuk tahap awal, kawasan Jalan Balaikota hingga Jalan MH Thamrin dipilih sebagai proyek percontohan. Saat ini, sejumlah bagian pedestrian di kawasan tersebut telah memasuki proses pembongkaran.

“Nah, itu nanti akan menjadi proyek percontohan terlebih dahulu. Nanti kita lihat untuk disambungkan ke jalur-jalur yang memang beban (load) pejalan kakinya tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu menjelaskan, desain pedestrian nantinya akan mengutamakan fungsi utama sebagai ruang berjalan kaki.

Selain pejalan kaki, jalur tersebut juga akan mengakomodasi pengguna stroller serta kebutuhan aksesibilitas lainnya.

“Pedestrian tersebut memang dipergunakan agar orang bisa berjalan kaki, lalu ada stroller di atasnya. Kemudian di bagian luarnya ada pembatas berupa tanaman,” tuturnya.

Terkait lebar pedestrian, Munafri mengatakan tidak akan diseragamkan pada seluruh ruas jalan. Lebar trotoar akan disesuaikan dengan kondisi dan luas masing-masing jalan.

“Ada beberapa, kita sesuaikan dengan jalan, tergantung pada luasan jalannya. Jadi, tidak semua jalan memiliki lebar pedestrian yang sama,” jelasnya.

Dalam proses pembangunan, Pemkot Makassar juga masih perlu melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, khususnya terkait keberadaan utilitas di sepanjang jalur pedestrian.

Salah satunya menyangkut tiang dan gardu listrik yang berada di lokasi pembangunan. Pemkot akan berkoordinasi dengan PT PLN untuk membahas aspek akses, penataan utilitas, hingga estetika kawasan.

“Sedang proses pembongkaran. Namun, ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan juga dengan pihak-pihak terkait. Contohnya tiang listrik dan gardu-gardu listrik yang harus kita bicarakan dengan pihak PLN,” kata Munafri.

“Makanya kami akan berbicara dengan pihak PLN karena ini menyangkut masalah akses dan estetika secara keseluruhan,” tambahnya. (*).

Perayaan Malam Puncak Pesta Rakyat Kecamatan Tallo dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Bapak H. Munafri Arifuddin, S.H. dibersamai Ketua TP. PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar, Ibu Hj. Melinda Aksa Munafri beserta rombongan Kepala SKPD lingkup Kota Makassar dan Anggota DPRD Dapil 2 Kota Makassar yang sempat hadir turut mendampingi.

Dihadapan Wali Kota Makassar, Camat Tallo, Bapak Andi Husni, S.STP., M.Si. menyampaikan langsung capaian – capaian yang telah diraih di Kecamatan Tallo berkat kolaborasi, kerja keras, kekompakan bersama Lurah se – Kecamatan Tallo, Ketua RT – RW dan lapisan masyarakat yang telah terlibat. Diantaranya Kampung Warna – Warni di lorong Salekoa, Kelurahan Buloa, pemberdayaan UMKM lokal, progres pemilahan dan pengelolaan persampahan di Kecamatan Tallo dan lain sebagainya.

Wali Kota Makassar, Bapak H. Munafri Arifuddin, S.H. dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Camat Tallo yang telah memberikan kemajuan dan perubahan di Kecamatan Tallo. Wali Kota Makassar turut menyampaikan fokus pemerintah dalam mengatasi musim kemarau berkepanjangan yang dialami oleh warga di beberapa wilayah di Kota Makassar serta akan meningkatkan jangkauan penggratisan tarif iuran sampah gratis oleh Pemerintah Kota Makassar.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Makasssar turut memberikan hadiah secara langsung kepada Kelurahan Rappojawa yang keluar sebagai Juara Umum pada perlombaan – perlomnbaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Tallo dalam rangka semarak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke – 81 serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada petugas – petugas kebersihan terbaik yang ada di Kecamatan Tallo.

Dalam suasana yang meriah dan hangat penuh kebersamaan Wali Kota Makassar beserta Ibu Ketua TP. PKK Kota Makassar dan rombongan larut dalam kemeriahan yang ditampilkan pada Malam Puncak Pesta Rakyar Kecamatan Tallo. Dengan menghadirkan penampilan – penampilan terbaik serta penampilan spesial dari Ashari Sitaba menjadikan suasana semakin meningkatkan euforia Malam Pesta Rakyat Kecamatan Tallo.

Malam Puncak Pesta Rakyat Kecamatan Tallo pun menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus mengapresiasi berbagai kontribusi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kecamatan Tallo.

Dalam kunjungan tersebut, Aliyah Mustika Ilham bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar diterima oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, beserta jajaran pejabat KBRI Tokyo.

Dalam kunjungan tersebut, Aliyah Mustika Ilham didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar, yakni Staf Ahli Wali Kota Makassar, Herfidha Attas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, serta Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Makassar, Andi Zulfitrah.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, khususnya peluang pengembangan kerja sama internasional dan hubungan antarkota atau City-to-City Collaboration Project antara Kota Makassar dengan sejumlah kota di Jepang.

Kunjungan Pemerintah Kota Makassar ke Jepang juga berkaitan dengan undangan dari Wali Kota Yokohama untuk menghadiri Asia-Pacific Circular Cities Forum (APCC) 2026 yang akan berlangsung di Yokohama pada 2–4 September 2026.

Sebagai salah satu inisiator Asian Circular Cities Declaration (ACCD) yang mewakili kota-kota di Indonesia, Kota Makassar dijadwalkan menjadi pembicara pada Plenary Session 1, 3 September 2026.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Makassar akan memaparkan materi bertajuk “Makassar City Waste Management Policy”, sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kebijakan dan komitmen Kota Makassar dalam pengelolaan persampahan serta pembangunan kota berkelanjutan.

Selain menghadiri forum tersebut, Pemerintah Kota Makassar saat ini juga tengah menjalin komunikasi terkait kerja sama City-to-City Collaboration Project dengan tiga kota di Jepang, yakni Yokohama, Kawasaki, dan Maniwa.

Kerja sama tersebut akan difokuskan pada sejumlah bidang strategis. Kota Yokohama menjadi mitra potensial dalam bidang transportasi dan energi, Kota Kawasaki pada bidang manajemen air dan pengendalian banjir, sementara Kota Maniwa membuka peluang kolaborasi di bidang ekonomi sirkular dan manajemen persampahan.

Aliyah Mustika Ilham juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus membuka peluang kerja sama di berbagai sektor lainnya, termasuk ketenagakerjaan, pengembangan UMKM, dan pendidikan.

Menurut Aliyah Mustika Ilham, kunjungan ke KBRI Tokyo menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi, sekaligus membuka jejaring yang lebih luas bagi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun kerja sama internasional.

“Berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Makassar tentu harus terus dijajaki. Mulai dari lingkungan, transportasi, pengendalian banjir, pengembangan ekonomi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak di Jepang dapat terus diperkuat serta menghasilkan kerja sama konkret yang mendukung pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.